Saat ini teknologi sebagai produk kekayaan intelektual telah menjadi salah satu komiditi yang strategis dalam pengembangan taraf hidup dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini karena hampir semua kebutuhan manusia dalam abad modern ini berasal dari produk-produk yang lahir dari kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai bukti dari negara maju telah menunjukkan bahwa kemampuan intelektual lebih dominan dalam memacu kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan keberadaan sumber daya alam, dan hingga saat ini perkembangan ranah intelektualitas tidak hanya dalam bentuk teknologi tinggi, seperti komputer, elektronika, komunikasi dan bioteknologi, akan tetapi juga dibidang humaniora, rekayasa sosial, mekanik, kimia dan teknologi sederhana lainnya.

Namun demikian perkembangan teknologi tersebut di Indonesia belum mencapai sasaran yang diinginkan. Perkembangan teknologi belum dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan ekonomi, sosial dan budaya sehingga belum mampu memperkuat kemampuan Indonesia dalam rangka menghadapi persaingan global. Daya saing pengembangan teknologi negara kita berada pada posisi ke-91 yang secara konseptual terdiri dari ekosistem mendukung inovasi industrial seperti penyedia SDM, penyedia modal, penyedia pengetahuan dan teknologi, serta pembuat kebijakan. Untuk meningkatkan perkembangan teknologi diperlukan adanya suatu sistem yang dapat merangsang perkembangan teknologi dalam wujud perlindungan terhadap karya intelektual.

Perguruan Tinggi merupakan salah satu lembaga yang menjadi basis aktivitas intelektual oleh karena merupakan gudang inovasi dan invensi yang perlu dijadikan salah satu penggerak utama dalam pengembangan HKI di Indonesia. Melalui Implementasi dari Tridharma Perguruan yang sarat dengan muatan kekayaan intelektual, baik dari input, dalam proses dan outputnya, Perguruan Tinggi memiliki keunggulan dilihat dari potensi jumlah penghasil karya intelektual yang meliputi mahasiswa dan dosen (peneliti/pengabdi) serta fasilitasnya. Hal ini diperkuat juga oleh Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang selain mewajibkan seorang dosen untuk melakukan kegiatan pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian juga mensyaratkan luaran dari kegiatan tersebut harus jelas baik dalam bentuk artikel dan jurnal ilmiah, tidak kurang penting adalah luaran dalam bentuk HKI. Lebih jauh, inidkator HKI menjadi penilaian kinerja yang signifikan di setiap perguruan tinggi dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.

Karena itu Perguruan Tinggi di Indonesia harus bertransformasi dari paradigma lama Perguruan Tinggi yang hanya dijadikan sarana pendidikan dan pengajawan semata menjadi Perguruan Tinggi yang mendedikasikan dirinya untuk pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan penyebaran/pemanfaatan pengetahuan baru yang dihasilkan dengan memperloleh perlindungan hukum. Setiap perguruan tinggi perlu membentuk sistem HKI PT dimana mampu (1) mengidentifikasi dan mengupayakan perlindungan HKI yang dihasilkan oleh lembaga tersebut (2) meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, (3) Menjamin bahwa berbagai invensi dan karya cipta yang dihasilkan oleh civitas akademia dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan umum.

Apabila pemanfaatan sistem HKI berjalan baik maka perguruan tinggi akan mendapatkan pemasukan yang sangat besar bagi kesejahteraan pegawainya dari pemberian lisensi, kerjasama dan usaha mandiri yang terjadi dan terbentuk dari adanya HKI. Tidak hanya Perguruan Tinggi yang akan mendapatkan keuntungan akan tetapi dunia industri dan masyarakat pun memperoleh manfaat yang signifikan dari perkembangan HKI dalam bentuk teknologi tepat guna yang secara cepat dapat diimplementasikan oleh industri yang tentunya akan memberikan sumbangsih pendapatan bagi negara ataupun pemerintahan daerah khususnya.

Selengkapnya di tautan berikut.